KAJIAN DAN ANALISA LPAMJ WALI KOTA SUKABUMI 2003 – 2008

Oleh : Ujang Shahdudin Taftazani

Dari paparan Laroran Pertanggung Jawaban Walikota 2003-2008 dapat kita kaji dari sisi lain sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab kita sebagai warga masyarat akan pembangunan di kota sukabumi yang kita cintai, masyarakat berkewajiban memberikan tanggapan sebagai bentuk kontrol kepada pemerintahan kota Sukabumi.

Implementasi kebijakan dan program pemerintah yang mengatasnamakan rakyat pada otonomi daerah, umumnya merupakan adopsi dari struktur dan mekanisme program pusat pada masa sebelum era otonomi daerah, sebagai cirinya adalah pelaksanaan program meliputi jangkauan pelayanan yang terbatas, masih di dasarkan pada petunjuk pelaksanaan yang / petunjuk teknis yang kaku, kurang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk terlibat dalam perencanaan dan evaluasi, di setiap tahapan kegiatan tapi di dominasi oleh Dinas/intansi pemerintah, serta orientasi keberhasilan program masih terbatas pada pencapaian target fisik dan admistratip saja. Akibatnya berbagai masalah dihadapi oleh para pengelola program sehingga terjadi :

1. Macetnya perguliran dana, ini tidak semata mata kesalahan masyarakat yang kurang disiplin dalam pengebalian perguliran modal tapi juga kita sadari kurangnya monitoring dan evalusi serta tidak adanya pendampingan program dalam pellaksanaanya.
2. Masih adanya Penyalah gunaan wewenang, karna lebih mengutamakan pertangung jawaban administratip sehingga masih banyak penyelewengan yang terjadi misalnga pada program KPK (Komite Penanggulangan Kemiskinan) dan itu sangat merugikan masyarakat dan pemerintah.
3. Bantuan tidak tepat/ salah sasaran, dalam penanganan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan masyarakat lebih di orientasikan kepada kemampuan masyarakat dalam memenuhi persyaratan perolehan modal usaha misalnya harus adanya agunan pinjaman sehingga bantuan permodalan jatuh kepada mereka yang sudah memiliki usaha yang lebih mapan sementara masyarakat kecil yang sangat membutuhkan bantuatersebut tetap tidak mampu berusaha dan mengembangkan usahanya
4. Kurang berkembangannya ekonomi mikro, karena penerima layanan tidak sesuai dengan potensi yang dimilikinya dan pemerintah/ dinas instansi terkait dalam memberikan bantuan tidak disertai pelatihan pemampaat program, pendampingan program serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang sangat lemah.
5. Kurang meratanya hasil pembangunan, sehingga hasil pembangunan lebih dirasakan oleh golongan menengah keatas. Sehingga masyarakat kecil/miskin masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya (pendapatan, pendidikan, kesehatan). Tidak memiliki kemampuan atau fasilitas dalam melahsanakan peran sosial dan sesuai dengan status dan tugasnya dan Tidak memiliki kemampuan atau fasilitas dalam menghadapi goncangan dan tekanan misalnya pada krisis ekonomi.
6. Hasil Pembangunan tidak semata mata untuk mengejar Prestasi kota di berbagai aspek pembangunan, melainkan harus dapat meningkatkan kesejahtraan masyarakat sehingga ia mampu memenuhi kebutuhan dasarnya berupa pendapatan, pendidikan dan kesehatan .
7. Penanganan usaha kesejahtraan sosial di masyarakat masih kurang, ini di tandai dengan tidak tercapainya target dalam penurunan anggka kemiskinan dan besarnya angka pengangguran sehingga memumbuh kembangkan permasalahan sosial lainnya. Misalnya Pedagang kaki lima, Anjal, Pengemis dan PMKS lainnya.
8. Pemahaman yang beragam tentang pelaksana program sehingga perlu adanya penataan kembali strategi penanganan, penggalian sumber,penetapan kelembagaan,penjabaran program,pengembangan jejaring kerja,pengembangan SDM dan dimensi dimensi strategis lainnya.

Penutup.

Tulisan ini disampaikan sebabagai bukti kepedulian dan fungsi control kami sebagai warga masyarakat kepada kota Sukabumi yang kami cintai, dan kiranya dapat memberikan masukan unntuk bahan tindak selanjunya. Permohonan maaf kami sampaikan apabila tulisan ini kurang berkenan tapi itulah sisi lain dari suatu dinamika. Besar harapan kami tulisan ini ada manfaatnya.