Pokok–Pokok Kebijakan Dan Rencana Strategis 2009-2014

A. Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Pengembangan Program

1. Latar Belakang
Pemantapan Organisasi di semua tingkatan untuk meningkatan untuk meningkatkan fungsi dan mekanisme sesuai dengan AD/ART sehingga dapat berdayaguna dan berhasilguna


2. Dasar Pertimbangan
Pembinaan organisasi merupakan salah satu upaya agar hal-hal yang berkaitan organisasi maupun administrasi dapat berjalan sesuai dangan ketentuan yang berlaku.


3. Ruang Lingkup Kebijakan
Standarisasi administrasi (mekanisme pelaporan dan legalitas kepengurusan)


4. Tujuan Jangka Panjang
1. Terwujudnya manajemen organisasi yang efektif dan handal
2. Kinerja dan kualitas pengurus menigkat dalam penjemput peluang.
3. Terwujudnya standarisasi klasifikasi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
   


5. Strategi Prioritas
1. Revitalisasi Kelembagaan
   
2. Standarrisasi Administrasi
3. Indentifikasi dan sosialisasi
   

B. Bidang Kelembagaan dan Hubungan Antar Lembaga

1. Latar Belakang
2. Dasar Pertimbangan
3. Ruang Lingkup Kebijakan
4. Tujuan Jangka Panjang
5. Strategi Prioritas

C. Bidang Pengembangan Sumberdaya dan Dana

1. Latar Belakang
Memelihara dan membina jiwa dan semangat para PSM baik melalui upaya Sosilaisasi maupun membentuk kader-kader anggota PSM dalam menjemput peluang


2. Dasar Pertimbangan
Program UEP dan KUBE diharapakan dapat menghasilakan tenaga-tenaga terlatih di sektor dunia usaha sehingga dapat menambah kemampuan dalam pelayanan PSKS terhadap PMKS


3. Ruang Lingkup Kebijakan
Pengalian sumber dana untuk kesinambungan kegiatan FK-PSM selain melalui pendekatan kemitraan dengan berbagai dunia usaha yang kini masih bertumpu pada APBD.


4. Tujuan Jangka Panjang
1. Tersedianya data yang akurat baik data PSKS maupun PMKS yang dan dapat dipertanggung jawabkan
2. Menguasai manajemen kewirausahaan sebagai bahan mendampingi masyarakat dalam mengelola KUBE dan UEP.
3. Memberikan pelayanan kepada PMKS sesuai dengan permasalahan yang dihadapinya
4. Tersedianya tenaga sumberdaya PSM yang handal dan mampu mendampingi masyarakat bangkit dari ketidakberdayaannya.
5. Terciptanya kerjasama yang sinergis dengan Pemerintah sebagai mitra FK-PSM di lapangan
6. Mampu menjadi mitra Pemerintah yang handal di bidang usaha kesejahteraan sosial.
7. Mampu mencetak tenaga-temaga PSM baru sebagai kaderisasi PSM di masa datang.
8. Mampu mengembangkan potensi kearifan lokal yang dapat menunjang usaha-usaha kesejahteraan sosial.
9. Dapat memberikan rujukan terhadap PMKS sesuai dengan kebutuhannya.
10. Mampu memberikan layanan penanggulangan bencana dengan membentuk satuan penanggulangan bencana dari anggota PSM (Tagana PSM)
11. Mampu menciptakan kesetaraan perempuan dalam upaya usaha kesejahteraan sosial di masyarakat
12. Meningkatkan peran serta/partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan masalah sosial, pengangguran dan korban bencana.
13. Meningkatkan penanganan masalah sosial dan pengangguran yang berbasis masyarakat
14. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan masalah sosial, pengangguran dan korban bencana.
    


5. Strategi Prioritas
1. Diklat kewirausahaan
2. Identifikasi pendataan dan penggalian PSKS dan PMKS
3. Menggerakan dan mendorong potensi serta sumber yang ada untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui UEP/KUBE untuk meniti kemandirian.
   

D. Bidang Layanan Masyarakat

1. Latar Belakang
2. Dasar Pertimbangan
3. Ruang Lingkup Kebijakan
4. Tujuan Jangka Panjang
5. Strategi Prioritas

E. Bidang Pemberdayaan Perempuan

1. Latar Belakang
2. Dasar Pertimbangan
3. Ruang Lingkup Kebijakan
4. Tujuan Jangka Panjang
5. Strategi Prioritas

F. Bidang Pendataan, Informasi, dan Komunikasi

1. Latar Belakang
2. Dasar Pertimbangan
3. Ruang Lingkup Kebijakan
4. Tujuan Jangka Panjang
5. Strategi Prioritas

G. Bidang Penanggulangan Bencana

1. Latar Belakang
2. Dasar Pertimbangan
3. Ruang Lingkup Kebijakan
4. Tujuan Jangka Panjang
5. Strategi Prioritas

F. Bidang Bimbingan Mental

1. Latar Belakang
2. Dasar Pertimbangan
3. Ruang Lingkup Kebijakan
4. Tujuan Jangka Panjang
5. Strategi Prioritas

D. PENUTUP

“Pokok-pokok Kebijakan FK-PSM Kota Sukabumi tahun 2009-2014” disusun sebagai upaya untuk menigkatkan eksistensi dan efisiensi pelayanan PSM di lingkungan masyarakat.

Upaya ini bukan satu-satunya, namun harus dipadukan dengan berbagai upaya lain yang juga penting. Salah satu diantaranya ialah kesiapan lahir dan batin kita, semua orang yang terlibat dalam pengabdian PSM baik jajaran pengurus dan anggota untuk berubah, untuk membawa FK-PSM Kota Sukabumi menjadi labih baik, lebih mandiri dan lebih professional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam AD/ART.

Semoga Allah SWT, selalu melimpahakan kasih sayang dan petunjuk-Nya atas upaya kita semua bersama. Amien.